TNI di Papua: Menjaga Keutuhan NKRI dengan Pendekatan Konstitusional, Bukan Menindas

PAPUA - Beberapa hari terakhir, kelompok bersenjata yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali melontarkan pernyataan yang provokatif dan menyebar ketakutan. Mereka menentang pembangunan pos-pos militer TNI di wilayah-wilayah seperti Puncak Jaya, yang mereka klaim sebagai "zona perang, " serta mengancam akan menyerang aparat TNI-Polri dan mengusir warga non-Papua. Namun, klaim-klaim tersebut tidak hanya keliru tetapi juga bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Selasa 22, April 2025.

Kehadiran TNI di Papua adalah langkah yang sah dan konstitusional. TNI hadir di wilayah ini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melindungi masyarakat dari ancaman separatisme, serta memastikan stabilitas dan keamanan yang sangat diperlukan untuk pembangunan nasional yang merata.

Baca juga: Sambut HUT RI ke-76, TNI Satgas Pamtas Yonif 131 Beri Baju Seragam dan Perlengkapan Sekolah Siswa SD Perbatasan RI- PNG

Langkah TNI Sesuai Hukum yang Berlaku

Kehadiran TNI di Papua, termasuk rencana pembangunan pos-pos militer, adalah tindakan yang berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara, baik itu masyarakat Papua maupun non-Papua, serta menjaga keamanan wilayah negara.  

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo Tinjau Vaksinasi Massal di SUGBK

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 30) menegaskan bahwa TNI adalah alat negara yang memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.  

2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan TNI untuk melakukan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengamankan wilayah yang rawan dan mengatasi ancaman separatis bersenjata.  

Baca juga: Peringati HUT Ri Ke-76, Satgas 131/Brs Gandeng HCPI-JS dan PMI Gelar Baksos di Perbatasan RI-PNG

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 memperkuat kewenangan TNI untuk membangun sarana-prasarana pengamanan dalam menghadapi ancaman strategis.

Oleh karena itu, pembangunan pos-pos militer di Papua bukanlah provokasi, melainkan bagian dari upaya sah negara untuk menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional.

Baca juga: TNI Ajarkan Mama-Mama Papua Kelolah Daging Sapi Jadi Makanan Rendang Khas Minang

Pendekatan Humanis TNI di Papua

TNI bukan hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat. Melalui pendekatan teritorial yang humanis, TNI berkomitmen mendukung pembangunan daerah dan membantu warga Papua dalam berbagai aspek, seperti:  

Baca juga: Serbuan Vaksinasi Kodim 1702 Jayawijaya Disambut Ramai Masyarakat

- Penyediaan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan)  

- Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur  

- Penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan masyarakat setempat  

TNI berupaya menjaga kedamaian, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional, serta selalu berupaya untuk menjamin bahwa semua pihak dapat hidup dalam suasana aman dan damai.

Menanggapi Ancaman TPNPB-OPM: Tindakan Terorisme

Baca juga: Cegah Covid 19, TNI Ajarkan Pembuatan Wedang Jahe Ala Pos Skamto di Papua

Ancaman dari kelompok TPNPB-OPM yang melibatkan kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk serangan terhadap tenaga medis, guru, serta pekerja infrastruktur, jelas melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional dan dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kelompok ini juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perang, seperti membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil, serta proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan.

Kesimpulan: TNI di Papua, Wujud Kehadiran Negara

TNI hadir di Papua bukan untuk menindas atau memicu konflik, melainkan untuk menjaga hak-hak dasar seluruh warga negara Indonesia baik masyarakat asli Papua maupun pendatang dalam merasakan kedamaian, keamanan, dan pembangunan yang berkeadilan.

TNI adalah bagian dari negara yang mengedepankan legalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Setiap langkah yang diambil oleh TNI berlandaskan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Sambut Tahun Baru Islam, TNI Satgas Pamtas RI-PNG Gelar Doa Bersama Dengan Masyarakat dan Santri

Upaya TPNPB-OPM untuk menggunakan kekerasan dan menyebarkan propaganda separatisme harus ditanggapi dengan tegas, karena tidak ada tempat bagi terorisme dan kekerasan dalam negara hukum. TNI akan terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas NKRI, serta memastikan seluruh warga negara dapat menikmati hak mereka untuk hidup aman dan damai.

Authentication: 

Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono